Oknum PD2B Jakbar Diduga Menerima Upeti

Jakarta, soorot.com- Mengingat pentingnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang bangunan dan gedung, dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 tentang Retrebusi Daerah yang tidak pernah di indahkan Dinas P2B DKI Jakarta. Khususnya Suku Dinas P2B Jakarta Barat beserta jajarannya, yang selam ini kerap memperkaya diri. Tampak salah satu bangunan bermasalah yakni, rumah tinggal 2 lapis No IMB : 3308/ P-IMB/B/PM/3/2011 tgl. 18-10-2011 terletak di Jalan Komplek PN Industri Sandang Blok A Kav No 3, Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Namun fisik bangunan tidak sesuai dengan izin, dimana bangunan tersebut dengan ketinggian 3 lapis. Kondisi bangunan saat ini mencapai 85 persen, menurut dugaan RADAR ONLINE bahwa oknum P2B Kecamatan Palmeriam sudah menerima upeti ratusan juta rupiah dari pemilik bangunan. Keterangan Gambar : Jalan Komplek PN Industri Sandang Blok A Kav No 3, Kecamatan Palmeriam. (Ranto Manullang/radar online)

Read More

Derita Sondang Luput Dari Perhatian Publik

Medan, Soorot.com- Ditengah merebaknya isu kenaikkan BBM di Indonesia, Kisah seorang Ibu yang bernama Sondang Mawati yang terbaring selama 3,5 Tahun akibat Penyempitan pada pembuluh otak belakang, redup dari Publik. Sekarang Sondang dirawat di Rumah sakit MarthaMedan, tetapi jaminan Askes untuk Sondang tidak membiayai semua, seperti Alat bantu Nafas, Alat infus bantu Jantung dan banyak lagi, Kata Nehru Pasaribu suami Sondang ketika di hubungi. 14/03.

Seiring pemberitaan mengenai penderitaan Sondang, mendapat simpatik dari Kelompok Muda Mudi di Kota Medan (PPOM) yang datang menjenguk dan mengalang dana dengan sebutan "DOMPET PEDULI SONDANG", Ucap salah satu Pembina yang bernama Risma. Komunitas ini berPosko di Jalan Gaperta, Gg Rasmi no 4. kami membentuk Tim Khusus antara lain 1. Widya (0857 8322 2727) 2. Ara (0857 6024 6425) 3. Brian (0838 8610 007), Dengan membuka Rekening Khusus BRI cabang Unit Gaperta dengan No Rek: 5298-01-006192-53-4 A/n Widya Purnama Wira Sari. Semoga dengan sedikit bantuan dari pembaca dapat meringankan keluarga Sondang, Ucap Victor salah satu perwakilan Muda Mudi ketika mengunjungi kantor redaksi www.soorot.com di Jakarta. Tim (Hp Suami Sondang 08126591312)

GAMBAR PILIHAN REDAKSI | KLIK UNTUK MENGUNGJUNGI

Read More

Proyek PLTD Pedesaan Diabaikan

Tanjab barat soorot.com- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel(PLTD) melaluI dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pada tahun anggaran 2011 lalu, yang terdapat di 40 desa tidak jelas, serta diduga terjadi markup.

Salah satunya proyek PLTD yang terdapat di desa Kayu Aro, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. PLTD yang seharusnya sudah beroperasi dan memenuhi kebutuhan masyrakat, namun pada kenyataannya belum beroperasi hingga saat ini. Diduga pula mesin yang digunakan untuk PLTD tersebut tidak sesuai spek yang telah ditetapkan.

Menurut keterangan Kades Kayu Aro, Sutiman, bahwa mesin untuk PLTD yang ada didesanya hingga kini belum juga beroperasi dan dia tidak mengetahui apa penyebabnya, sepengetahuan dia selama ini mesin itu tidak pernah beroperasi. “Entah kenapa sampai saat ini mesin itu tidak beroperasi,”kata Sutiman.

Acuan Dora (CV. Navida Berkah) pelaksana proyek PLTD, saat dikonfirmasi dikediamannya beberapa waktu, terkesan cuek bahkan tidak menjawab pertanyaan wartawan. Acuan hanya mengatakan, memang proyek saya masih banyak kekurangan, dengan arogan dikatakannya pula “Ini bukan urusan anda, jika media ingin menaikan silahkan saja.

Sementara itu Kabid Migas dan Listrik dinas ESDM, Suparti saat dikonfirmasi terkait pekerjaan Acuang terkesan ada yang disembunyikan hanya mengatakan, bahwa pihaknya akan segera turun ke lokasi untuk meninjau pekerjaan Acuang.

Sutiman berharap agar PLTD itu segera beroperasi, dan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini dinas ESDM Tanjung Jabung Barat, agar segera turun kelokasi untuk meninjau proyek PLTD yang ada didesanya. (Ardiyanto)

GAMBAR PILIHAN REDAKSI | KLIK UNTUK MENGUNGJUNGI

Read More

KABARINA | Toko Elektronik Dan Rumah Tangga

Tanjab Barat, soorot.com- Besok Kamis (15/03) Kabarina Kuala Tungkal , salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Marketing mengadakan Launching sekaligus peresmian kantor cabang dibawah pimpinan Manager Operasional, Syahwin Simamora, SE, yang sudah beroperasi dalam dua bulan terakhir dikota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Kabarina perusahaan Marketing yang menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga dan elektronik untuk dijual khusus secara kredit, disamping itu juga perusahaan ini melayani konsumen yang ingin membeli secara cash atau kontan. Kabarina meski keberadaannya baru di kota Kuala Tungkal, namun diminati banyak masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari Pegawai hingga masyarakat biasa.

Syahwin Simamora.SE, Maneger Operasioanal Kabarina Cabang Kuala Tungkal saat ditemui Kamis (14/03) diruang kerjanya mengatakan, Kabarina Cabang Kuala Tungkal besok Kamis (15/03) kalau tidak ada halangan, akan melakukan launching dan peresmian kantornya sekaligus syukuran atas keberadaan dan keberhasilan Kabarina selama dua bulan ini di kota Kuala Tungkal.

Dalam acara nanti, kata Syahwin rencananya akan dihadiri Kapolres Tanjab Barat dan Dandim 0419 Tanjab Barat sebagai mitra kerja kami, dan kami juga mengundang beberapa instansi pemerintah daerah, mudah-mudahan mereka berkesempatan untuk hadir pada acara kami besok.

Syahwin juga menjelaskan, selama keberadaan Kabarina di Kuala Tungkal dalam dua bulan ini, cukup mendapat respon dari masyarakat, terbukti kata Syahwin, begitu besarnya minat masyarakat di Kabupaten Tanjab Barat ini untuk menjadi konsumen kami.

“Kami juga kedepan berencana akan membuka unit Kabarina disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera terlaksana. (Armain)

GAMBAR PILIHAN REDAKSI | KLIK UNTUK MENGUNGJUNGI

Read More

PT. MMI Diduga Menyalahi Ijin Tambang

Lumajang, soorot.com- Gerakan untuk menyelamatkan lingkungan sering kita dengungkan. Namun pada kenyataannya di kawasan perhutani disepanjang Pantai Selatan Lumajang, kekayaan hutan lindung yang berfungsi sebagai cagar alam harus porak poranda karena ulah segelintir oknum yang tidak pernah memikirkan nasib anak cucuya dan lingkungan alam sekitarnya.

Pantai Selatan Lumajang yang kaya akan butiran-butiran pasir besinya sehingga menjadikan pelaku bisnis selalu menggunakan berbagai macam cara untuk mengeruk kekayaan alam tersebut tanpa melihat akibatnya.

Hal ini juga menggiurkan baik bagi birokrasi ataupun bagi investor dari dalam ataupun luar negeri. Seperti penambangan pasir besi yang dilakukan secara besar-besaran oleh PT. Mentari Mineral Indonesia (MMI). Lokasi penambangan tersebut berada di Blok Telepuk Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian.

“Jika dilihat dengan seksama dan cermat, lokasi penambangan MMI yang dimaksud adalah lokasi kawasan hutan lindung pada Petak 23C,” ungkap Ketua LSM peduli lingkungan hidup.

“Kami harus melaporkan hal seperti ini kepada Menteri Kehutanan RI agar dapat ditindak secara tegas para pelaku ataupun pejabat yang terlibat,” tegasnya.

PT. MMI sudah terbilang cukup lama melakukan penambangan pasir besi tersebut, yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2011, dan sampai saat ini tidak ada tindakan secara tegas. Yang mana apa yang dilakukan MMI sudah menyalahi Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999.

Informasi yang diterima, ijin penambangan di Blok Telepuk, Desa Gondoruso merupakan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diajukan oleh kelompok terdiri dari 10 orang warga setempat. Namun anehnya, belakangan muncul PT. MMI yang melakukan kegiatan penambangan. LSM Peduli Lingkungan mencurigai, ada tokoh intelektual yang bermain dibelakang semua ini.

“Diduga ada oknum, dibalik PT. MMI adalah seorang pejabat tinggi yang mendalangi,” ucap perwakilan LSM Peduli Lingkungan tanpa menyebut pejabat yang dimaksud.

Sebelumnya, menurut sumber, pada tanggal 10 Desember 2011 silam terjadi insiden pengeroyokan dan penyanderaan terhadap 4 (empat) orang Petugas Polisi Hutan yang saat itu tengah menjalankan tugas.

“Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Mapolres Lumajang dan sejauh ini Adem Ayem alias tidak ada tindak lanjut,” jelas pihak Perhutani. (Fuad)

Read More

Guru PNS Akan Ditarik Dari Sekolah Swasta

Muarasabak, soorot.com- Berdasarkan data yang diperolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjab Timur, bahwa hingga saat ini belum ada wacana pihaknya untuk menarik guru yang berstatus PNS (pegawai negeri sipil), yang berada disekolah swasta.

“Kita akan tarik jika sesuai kebutuhan,” katanya kemarin. Dikatakan Feri, bila memang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah negeri, maka pihaknya pun akan melakukan penarikan guru itu. “Apalagi kalau memang berlebih guru di sekolah swasta, ya pasti kita tarik,” ungkapnya. Menurut Feri, baik guru yang mengajar di sekolah swasta maupun di sekolah negeri, bertugas untuk melayani pendiidkan. “Lagian di sekolah swasta Tanjab Timur belum data guru PNS yang mengajar diswasta,”jelasnya.

Ditanya berapa jumlah sekolah swasta yang berada di Tanjab Timur? Dijelaskan Feri, untuk sekolah tingkat SMP terdapat lima sekolah swasta. Sedangkan untuk tingkat SMK hanya terapat satu sekolah swasta. “Kalau yang tingkat SD tidak ada,” terangnya.

Feri mengungkapkan, saat ini Tanjab Timur memiliki 2259 guru yang berstatus PNS. Dan jumlah guru ini belum lagi yang bersatus tenaga honorer sebanyak 400 tenaga honorer. “Itupun masih kurang. Karena kita membutuhkan 500 tenaga pengajar honorer. Tapi yang tersedia masih 400an,” paparnya.

Walaupun telah memiliki 2259 guru yang tersebar di Tanjab Timur, lanjut Feri, tapi pihaknya masih mengalami kekurangan untuk guru mata studi pendidikan agama dan guru olah raga. “Kita menyerahkan kepada sekolah yang memang kekurangan guru porkes tersebut. Untuk bisa ambil guru honor,” pungkasnya. (Tompul)

Read More

Pipa PDAM Turut Menyebabkan Banjir di Antasari

Samarinda, soorot.com – Banjir di jalan Pangeran Antasari Kota Samarinda, bukan hanya ketidak disiplinan masyarakat dalam membuang sampah tetapi juga sampah yang larut ketika hujan terjadi di malam hari sementara sampah-sampah yang pada sore hari sudah di antar ketempat penumpukan yang kapasitasnya terlalu kecil sehingga tidak mencukupi untuk dimasukkan semua ke tempat sampah tersebut sehingga sampah berceceran kejalan dan larut ketika hujan tiba sebelum bisa diangkut ke truck pengangkut sampah pada pagi harinya. Sampah-samapah yang larut secara tidak sengaja masuk ke saluran air dan sampai pada titik tertentu sampah ini mendek akibat ada benda yang menghambat larutnya dan terkumpul sebanyak-banyaknya sehingga berfungsi sebagai bendungan bagi arus air sehingga terjadilah banjir yang besar disekitar lokasi yang tersumbat oleh sampah tersebut. Secara tidak sengaja juga masyarakat melihat adanya pipa PDAM yang melintang di saluran air Jalan P. Antasasri tersebut yang juga sebagai penyebab utama banjir di jalan tersbut jadi banjir Antasasi besar kemungkinan tidak akan teratasi kalau selama tempat penumpukan sampah dan pipa PDAM itu belum ada perbaikan dari pihak yang berkompeten di dua hal penyebab banjir di jalan tersebut. (Eddi)

Read More

Kejari Tanjab Barat Akan Panggil Pihak Terkait Penyaluran Urea Bersubsidi

Tanjab Barat, soorot.com- Adanya laporan dari berbagai pihak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkait dugaan penyelewengan urea bersubsidi dan penjualan urea bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh distributor maupun agen pengecer membuat pihak kejaksaan geram dan berencana akan memanggil semua pihak-pihak terkait penyaluran urea bersubsidi.

Kajari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui Kasipidsusnya, Candra Saptaji, SH, ketika dikonfirmasi Kamis (08/03) diruang kerjanya mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak terkait penyaluran urea bersubsidi ini dan juga akan memanggil agen pengecer yang dilaporkan oleh salah satu ormas untuk diperiksa dan diambil keterangannya.

“Dalam waktu dekat Kejaksaan akan memanggil pihak-pihak yang terkait penyaluran urea bersubsidi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, karena banyaknya laporan tentang dugaan penyelewengan urea bersubsidi dan urea bersubsidi yang jual melebihi HET,”jelas Candra.

Pemanggilan terhadap pihak yang berkaitan dengan penyaluran urea bersubsidi ini lanjut Candra, tidak lain umtuk menggali informasi tentang penyaluran urea bersubsidi, apakah sesuai aturan atau tidak. “Jika memang nanti ditemukan kejanggalan atau adanya penyimpangan didalam pelaksanaan penyalurannya, kami tidak segan-segan untuk menindaknya,”tegas Candra. (Tompul)

Read More

Jamkesda Jangan Seperti Jamkesmas

Samarinda, Soorot.com- Sidak Post, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga maupun masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggungjawab mengatur terpenuhi hak hidup sehat bagi masyarakatnya. Jamkesda bekerjasama dengan beberapa rumah sakit milik pemerintah seperti RSUD AW Sjahranie dam RSUD Islam Abdul Moeis, dan juga bekerjasama dengan UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) Dinas Kesehatan Kaltim, Jl Kesuma Bangsa. Kepala BKMOM, dr Parmono mengatakan, kerjasama dengan Jamkesda tersebut akan mulai berlaku dalam Februari ini. Diharapkannya masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pemkot Samarinda tersebut.

Soal pelayanan, ia mengatakan bahwa kesepakatan kerjasama, akan dilayani pemeriksaan mata secara keseluruhan, mulai dari pemeriksaan yang biasa sampai yang khusus. Termasuk juga operasi katarak. Yang tidak masuk dalam tanggungan Jamkesda hanya Operasi Lasik atau operasi normalisasi rabun dengan laser namun alasannya tidak disebutkan oleh beliau. Kembali melanjutkan keterangannya, dan mengatakan nantinya masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini melalui institusi BKMOM. Karena di sini tersedia fasilitas-fasilitas yang canggih dan tenaga-tenaga yang handal,” ujarnya.

Tidak kalah dengan rumah sakit-rumah sakit yang terdaftar lainnya, kerjasama ini sudah ditetapkan dengan pola tarif yang sudah disepakati. Untuk prosedur layanan, cukup menunjukkan kartu anggota atau KTP. Namun semua ini masih perlu kami melakukan kajian bersama dengan pihak Jamkesda, tapi yang terus dipertegas oleh Kepala BPMOM.

Kepastian fasilitas ini yakni dalam bulan Februari ini kami sudah dapat melayani masyarakat melalui fasilitas ini. Namun pengalaman masyarakat yang telah menempanya untuk lebih cerdas dalam menilai kebijakan pemerintah seperti contoh Jamkesmas yang fasilitasnya jelas, landasan hukumnya jelas diundangkan, bahkan diperjelas lagi dengan Putusan Menteri Kesehatan, tetapi terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya yang dialami oleh masyarakat misalnya sosialisasinya sudah berjalan dan masyarakat sudah mendaftar kemudian yang namannya sakit untung dan malang itu tidak ada jadwalnya sehingga masyarakat pengguna jamkesmas ini kebingungan karena dia sudah mendaftar tetapi tidak lama dia sakit. kemudian Kartu Jamkesmasnya tidak kunjung datang dan kasus lain adalah kekurangan jenis obat dan tidak ada persediaan obat tersebut dirumah sakit sehingga keluarga pasien harus mencari keluar ke apotik lain.

Namun isu yang berkembang dilapangan itu adalah rumah yang berkerjasama dengan Jamkesmas merugi hal ini juga menjadi perbincangan bagi masyarakat yang mengalami pelayanan system di Rumah Sakit yang ternyata mereka lebih sering disuruh beli obat keluar dan obat itu mahal sementara obat yang dikasih dari rumah sakit itu obat generik. Yang dirasakan lebih baik oleh masyarakat adalah pelayanan di Puskesmas dan tidak pernah kesulitan, ada KTP saja sudah bisa mendapatkan pelayan sementara kalau Rumah Sakit harus ada kartu anggotanya, harapan masyarakat dengan adanya Jamkesda ini jangan samapai masa berlakunya habis baru kartunya terbit, karena hampir seluruh Indonesia bagi yang malakukan Jamkesda ini mendapat persoalan yang sama, masa berlaku memang satu tahun namun kalau terbitnya setelah masa berlakunya -4 atau -3 kan masyarakat merasa dirugikan atas keterlambatan ini, Jamkesda Jangan disamakan dengan Jamkesmas. (Eddi sidak)

Read More

Kadisdik Kab Bekasi Sepertinya Buta dan Tuli?

Bekasi, SoorotNews- "Pura buta dan Pura tuli' tembang lagu berwarna politik karya ciptaan iwan Fals berlambang 'OI' (orang indonesia) dalam inspirasinya menyinggung para pejabat yang Foya-Foya menghabiskan uang negara. Barangkali kalimat ini jugalah yang pantas dilontarkan bagi para pejabat yang ada dipemda kabupaten bekasi, khususnya dinas pendidikan.

Bapak Rusdi selaku kepala dinas pendidikan ditingkat kabupaten bekasi "Pura buta dan Pura tuli 'alias seolah tidak mau mengerti dan seolah tidak mau peduli dengan semua berita informasi dari orang tua siswa siswi yang disampaikan melalui media maupun LSM, tentang beberapa kendala yang ada disekolah tingkat dasar (SD) khususnya sekolah yang ada didaerah kabupaten Bekasi yang masih saja ada oknum-oknum kepala sekolah yang masih menyelewengkan dana anggaran pemerintah.

Saat wartawan media SKU mendatangi kantor Bpk Rusdi dipemda kabupaten (7/3) guna ingin konfirmasi terkait tentang penjualan buku paket bermodus buku LKS yang di perankan oleh beberapa pihak sekolah yang diduga bekerjasama dengan pihak penerbit, untuk mengarahkan orang tua siswa-siswi membeli buku disuatu tempat yang strategis dan mudah terjangkau oleh orang tua siswa-siswi tersebut.

Namun Rusdi selalu saja tidak ditempat bahkan wartawan media SKU juga sudah mencoba menghubungi via sms maupun telpon genggam tetapi tidak ada balasan maupun jawaban, dan anehnya lagi pada saat wartawan ini mencoba menghubungi selular beliau selalu aktif, tetapi beliau tidak pernah mau mengangkat telponnya. Diduga kepala dinas pendidikan ( Bpk Rusdi ) main mata dengan kepala sekolah yang bermasalah antara lain: SDN 02 JT.mulya, SDN 07 JT.mulya, SDN 02 mangun jaya, Bahkan masih banyak lagi sekolah ditingkat dasar yang ada diwilayah kabupaten yang bermasalah dan masih dalam investigasi wartawan media ini yang belum disebutkan status sekolahnya. (sku/Simsom)

Read More